Kedepannya Penempatan TKI Hanya pada Negara Tertentu

???????????????????????????????

Dede Yusuf (kanan pegang kertas), Nusron Wahid (kanan pegang mic).

KETUA Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan bahwa kedepannya diharapkan negara ini hanya akan mengirim tenaga kerja pada negara-negara yang mempunyai kemiripan undang-undang tenaga kerja. “Perubahan pada revis undang-undang nomor 34 tahun 2004 Indonesia akan bekerjasama G to G dalam hal penempatan tenaga kerja. Negara yang kerjasama adalah negara yang punya undang-undang perlindungan terhadap tenaga kerja yang sama dengan Indonesia,” kata Dede di DPR RI, Selasa, (29/9).

Tidak hanya itu, lanjut Dede, pihaknya akan meningkatkan aspek perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri pada undang-undang tersebut hasil perubahan nantinya. Sehingga, keselamatan TKI di luar negeri diharapkan menjadi lebih baik dibanding sebelumnya. “Perubahan yang krusial lainnya juga heavy nya pada aspek perlindungan. Kita berikan peran perlindungan ini pada peran pemerintah,” lanjut Dede.

Apalagi, sambung Dede, Indonesia segera memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Dimana kondisi tersebut, kata Dede, memungkinkan tenaga kerjas asing lebih mendapat tempat dibanding putra-putri republik ini. “Kita kan menghadapi MEA, dimana tenaga kerja asing memiliki kesempatan yang lebih besar di Indonesia, bagaimana jadinya jika kita tidak memberikan proteksi terhadap TKI kita,” sambung Dede.

Sementara itu Kepala Badang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid mengatakan bahwa draft dari perubahan UU nomor 34 tahun 2004 yang diusulkan DPR RI belum mengalami banyak perubahan dibanding substansi asalnya. “Dari struktur kontennya ini belum banyak perubahan dibanding dengan yang tahun 2004,” kata Nusron.

Menurut Nusron pula bahwa isi dari draft perubahan yang diperolehnya tersebut tidak lebih dari sekedar mengganti nama maupun istilah-istilah lama dengan yang lebih baru. “Yang berubah hanya istilahnya saja. Saya kira undang-undang ini (hasil revisi) belum bisa menjawab berbagai ekspektasi terhadap perlindungan negara bagi pekerja migran kita,” ujar Nusron.   {007}.

Comments

comments