Penentuan Dewas oleh Presiden Jadi Ganjalan Revisi UU KPK

Fadli Zon2

Fadli Zon

WAKIL Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan, adanya ketentuan yang menyebutkan bahwa presiden sebagai penentu dewan pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam draf revisi undang-undang menjadi salah satu penyebab penolakan. Ketentuan tersebut dikhawatirkan berdampak pada independensi lembaga penegak hukum itu sendiri.

“Termasuk beberapa hal seperti masalah adanya dewan pengawas yang ditentukan presiden,” kata Fadli Zon di kantornya, Selasa, (16/2).

Jika ketentuan tersebut disetujui oleh DPR RI, lanjut Fadli Zon, maka dirinya sangat khawatir KPK tidak mampu lagi memenuhi harapan rakyat di republik ini dalam hal pemberantasan korupsi. “Saya kira itu bakal melemahkan (KPK),” lanjut Fadli Zon.

Hingga saat ini pun, ujar Fadli Zon, pendapat masing-masing Anggota DPR RI belum bulat terkait dukungan merevisi UU tersebut. Sehingga, masih memungkinkan untuk dilakukan pembicaraan-pembicaraan internal untuk menentukan sikap, apakah akan mendukung atau justeru menolak revisi tersebut. “Kita melihat masih ada suara anggota, fraksi yang berbeda. Kita lihat saja nanti di paripurna,” katanya.   {007}.

Comments

comments