DPR RI Minta Jokowi Tunda Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan

DPR RI minta rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan ditunda.

ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Muhammad Iqbal meminta Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) agar menunda pemberlakuan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. “Kami minta presiden agar ini ditunda dulu pelaksanaannya,” kata Iqbal di DPR RI, Kamis, (24/3).

Apalagi, lanjut Iqbal, pelayan yang diberikan BPJS selama ini kepada rakyat republik ini masih mengecewakan. Berbagai kasus kekecewaan peserta BPJS, menurutnya, sudah sangat sering masuk teliga masyarakat. “Kami minta perbaiki dulu pelayanannya, seperti kondisi rumah sakit, terutama yang ada di daerah-daerah,” lanjut Iqbal.

Belum lagi terkait mekanisme kenaikan iuran, Iqbal menilai masih ada kejanggalan-kejanggalan yang harus diperbaiki terlebih dahulu oleh pemerintah agar rakyat tidak dirugikan. “Kenaikan iuran bagi peserta mandiri, ini pamerintah tidak jelas. Pertanyaannya mengapa semua kelas satu, dua dan kelas tiga diaikkan. Naikkan saja kelas satu, jangan keas tiga,” tegas Iqbal.

Sementara itu Direktur Hukum, Komunikasi dan Kelembagaan BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi mengatakan bahwa rencana kenaikan iuran tersebut telah melewati sejumlah mekanisme termasuk kajian akademik. “Ini sudah berdasarkan kajian akademik,” kata Bayu.

Tidak hanya itu, lanjut Bayu, rencana itu sendiri didasarkan pula pada kondisi bahwa BPJS mengalami gangguan keuangan selama sekitar 2 tahun belakangan melayani masyarkat. “Ada miss map sekitar Rp 5 triliun. Dan setelah dihitung kembali diperkirakan menjadi Rp 9,979 triliun di tahun 2016,” ujar Bayu.

Meski demikian, Bayu tidak mengakui bahwa perbaikan atas layanan BPJS masih harus ditingkatkan kedepannya. “Banyak masalah-masalah yang harus kita perbaiki,” aku Bayu.   {007}.

Comments

comments