Hotspot Kembali ke Riau, DPR Desak Pemerintah Tambah Anggaran

E Herman Khaeron

E Herman Khaeron.

MUNCULNYA kembali titik api (hot spot) di Provinsi Riau menimbulkan kerisauan banyak pihak. Agar hot spot tidak berubah menjadi api, pemerintah didesak untuk meningkatkan anggaran pada kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK). “Sekarang belum apa-apa sudah banyak titik panas lagi. Ini mau tidak mau harus disiapkan anggaran yang cukup,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, E Herman Khaeron saat dihubungi, Senin, (7/3).

Dalam kesempatan itu, Herman menegaskan bahwa gagalnya pencegahan kebakaran hutan/lahan di republik ini lantaran tidak tersedianya anggaran yang cukup untuk langkah antisipatif. “Kendala utama antisipasi adalah tersedianya anggaran, sarana, prasarana. Kalau hanya keinginan saya bilang ke Gubernur Sumsel tidak bisa jalan. Aparat pemerintah tergantung ketersediaan anggaran,” tegas Herman.

Herman juga mengungkapkan bahwa pembentukan badan restorasi gambut oleh pemerintah beberapa waktu lalu kuranglah tepat. Sebab, anggaran untuk mencegah kebakaran hutan/lahan belum cukup, malah dibentuk suatu badan yang jelas-jelas membutuhkan dana. “Bagaimana bisa mau ngurus hutan yang begitu luas. Belum lagi yang ada selesai, sekarang malah dibentuk badan restorasi gambut, itu tidak punya angaran juga,” ujar Herman.

“Dari komisi kita sudah minta ada penambahan anggaran. Intinya manjememen kehutanan. Bagaimana merawat hutan supaya tidak terbakar. Tentunya butuh anggaran. Kalau hanya dirikan badan tanpa anggaran cukup mustahil bisa mengantisipasi kebakaran. Malah tahun 2015 dipotong 200 miliar. Bukannya ditambah malah dipotong. Tidak perlu berotorika, beri anggaran yang cukup,” sambung Herman.   {007}.

Comments

comments