Hukum Harus Jadi Panglima untuk Cegah Pembakaran Hutan

Pesawat Pemadam Kebakaran Hutan

KEPALA Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho mengatakan bahwa agar pembakaran hutan di republik ini tidak terulang, maka penegakkan hukum harus menjadi prioritas. “Penegakan hukum harus menjadi panglima dalam pencegahan karhutla,” kata Sutopo dalam pesan elektronik yang diterima, Jumat, (12/8).

Hal tersebut, lanjut Sutopo, menjadi sangat penting lantaran api yang membakar hutan merupakan hasil kesengajaan tangan manusia. Tanpa penegakkan hukum, tentu pembakaran demi pembakaran dikhawatirkan akan kembali terulang. “Karena 99% penyebab karhutla karena dibakar,” lanjut Sutopo.

Untuk itu, terhadap pengentian penyidikan 15 kasus pembakaran hutan di Provinsi Riau selama tahun 2015 lalu, Sutopo mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada Polri. “Dalam kasus sp3  dari 15 perusahaan semua kita serahkam ke yang berwenang,” jelas Sutopo.

SP3 kasus pembakaran hutan oleh jajaran Polda Riau terungkap setelah Anggota Komisi III DPR RI, Ruhut Sitompul membeberkannya kepada media beberapa waktu lalu. “Komisi III ke Pekanbaru, seharusnya Bengkulu. Kenapa kita pindah ke Pekanbaru karena ramainya masalah 15 perusahaan itu SP3,” kata Ruhut di DPR RI, Rabu (3/8).

Ruang Iklan

Kesempatan terpisah, Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Agus Rianto mengatakan bahwa pihaknya telah mengirim petugas ke Riau untuk mempelajari terkait keluarnya SP 3 tersebut. “Tim Gabungan dari Mabes Polri, baru beberapa hari di sana (Riau),” kata Agus Rianto di kantornya, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (12/8).

“Masih lakukan pendalaman terhadap keputusan Kapolda, belum ada finalisasi, belum ada keputusan akhir anggota yang ke Riau dalam rangka telusuri dan pelajari SP3 itu,” sambung Agus.

Meski demikian, lanjut Agus, Kapolda Riau, Brigjen Pol Supriyanto telah menjelaskannya kepada Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian. Sejauh ini, lanjutkannya, ada 18 laporan ke Polda Riau terkait kasus karhutla yang terjadi pada 2015 lalu. Dua di antaranya dua kasus telah masuk persidangan, satu kasus masih proses penyidikan dan 15 SP3.

“Ada beberapa dasar kenapa di SP3, ada sebagian lahan perusahaan yang dikuasai masyarakat, sudah diupayakan ambil alih tapi enggak berhasil. Ada asal api dari luar perusahaan dan lain-lain. Jadi itu dalam pembuktian enggak bsa dilanjutkan, akhirnya Kapolda ambil keputusan SP3,” katanya.   {007}.

Ruang Iklan

Comments

comments