Novanto Berhak Dapatkan Kembali Jabatan Ketua DPR RI

Margarito Kamis

Margarito Kamis.

PAKAR Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menegaskan bahwa Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto memiliki hak untuk mendapatkan kembali jabatan ketua DPR RI. Menurutnya hak Novanto itu sama sekali tidak bertentang dengan hukum yang berlaku. “Oh sangat mungkin DPR mengembalikan jabatannya sebagai ketua DPR RI,” kata Margarito saat dihubungi, Kamis, (29/9).

Dalam kesempatan itu, Margarito juga menegaskan bahwa tuduhan yang dialamatkan terhadap Novanto beberapa waktu lalu tidak berdasarkan hukum sama sekali. Sehingga, Margarito mengatakan bahwa Novanto benar-benar berhak mendapatkan kembali apa yang pernah lepas darinya. “Peradilan yang dilakukan oleh MKD DPR RI beberapa waktu lalu sama sekali tidak sah,” tegas Margarito lagi.

“Semua tuduhan harus dianggap tidak sah,” kata Margarito.

Untuk itu, Margarito sangat setuju jika MKD DPR RI memulihkan nama baik Novanto. Pemulihan nama baik itu menurut Margarito akan menjadi ruang bagi MKD untuk mengembalikan martabat Novanto dimata publik. “Kalau sudah dipulihkan namanya maka menjadi sangat logis dan sah untuk dikembalikan kedudukanya sebagai ketua DPR RI,” sambung Margarito.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berberapa waktu lalu, jelas Margarito, menunjukkan bahwa alat yang digunakan untuk memperkarakan Novanto di MKD DPR RI tidak memiliki dasar hukum. “Secara materiil dan substansi tuduhan kepada Novanto itu tidak sah,” jelas Margarito.

Sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruh gugatan uji materi atau judicial review (JR) terkait penafsiran “pemufakatan jahat” yang diajukan Mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto.

Ruang Iklan

Dalam berkas perkara nomor 21/PUU-XIV/2016, pemohon mengajukan uji materi Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Pasal itu menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Kata “pemufakatan jahat” dalam pasal ini mengacu pada Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Novanto menilai pengertian tentang pemufakatan jahat pada Pasal 15 UU Tipikor itu multitafsir atau tidak jelas. Sehingga, membuka potensi terjadinya pelanggaran hak asasi yang disebabkan penegakan hukum yang keliru karena muncul penafsiran yang beraneka ragam dari pakar hukum pidana.

Anggota Majelis Hakim, Manahan MP Sitompul dalam sidang putusan yang digelar pada Rabu (7/9/2016), mengatakan khusus istilah “pemufakatan jahat” dalam Pasal 88 KUHP tidak dapat dipakai dalam perundang-undangan pidana lainnya.

“Sehingga ‘pemufakatan jahat’ dalam pasal 15 Undang-Undang a quo (yang digugat) tidak dapat mengacu pada Pasal 88 KUHP,” kata Manahan dalam persidangan di MK, Jakarta Pusat, Rabu, (7/9).

“Oleh karena itu, seharusnya UU Tipikor memberi definisi atau menyebut secara jelas unsur-unsur pemufakatan jahat yang dimaksud dalam UU Tipikor,” ujar Manahan.    {007}.

Ruang Iklan

Comments

comments