Indonesia Sangat Perlu Kembali ke UUD 45 Asli

hatta-taliwang

Hatta Taliwang.

DIREKTUR Institute Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang mengatakan bahwa republik ini harus kembali menggunakan UUD 1945 yang Asli. Hal tersebut didasarkan pada dampak negatif yang timbul pasca perubahan demi perubahan UUD 45 Asli itu sendiri. “Sangat perlu kita kembali ke UUD 45 Asli. Karena ekses yang terjadi akibat dari amandemen yang sudah 4 kali ini sangat terasa sekali,” kata Hatta Taliwang di DPR RI, Rabu, (5/10).

Dijelaskan Hatta, beberapa dampak yang sangat dirasakaan akibat amandemen UUD 45 Asli itu adalah kehidupan berbangsa yang begitu bebasnya. Tentunya hal tersebut tidak sejalan dengan jiwa bangsa ini. “Pertama, kita saat ini telah hidup dalam iklim yang liberalisme luar biasa,” jelas Hatta.

Liberalisme itu, lanjut Hatta, berujung pada besarnya peran modal dalam mengontrol sendi-sendi kehipan masyarakatnya. “Sehingga kedaulatan negara sangat kecil, kondisi ini menjadikan peran pemodal sangat kuat. Bahkan sekarang kita sedang menuju ke kedaulatan korporasi atau perusahaan. Sebagai contoh, dalam konteks reklamasi pantai utara Jakarta, itu pejabat perusahaan yang mereklamasi memiliki pengaruh yang lebih besar dibanding pemerintah provinsi Jakarta,” lanjut Hatta.

Ruang Iklan

Bahkan Hatta menegaskan bahwa dalam konteks itu pengusaha tersebut terlihat lebih berkuasa dalam menentukan garis kebijakan. “Dia lebih berdaulat, dia sangat berdaulat dalam mengatur kepentingan reklamasi pantai utara Jakarta yang begitu strategis. Padahal seharusnya negara yang mengatur, bukannya mereka,” tegas Hatta.

Kondisi yang begitu liberal saat ini juga dirasakan oleh Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) MPR RI, Abdul Kadir Karding. Menurut Karding, amandemen UUD 45 yang sudah terjadi sebanyak 4 kali itu telah menjadikan bangsa ini berada jauh dari jiwa keaslian republik ini. “UUD kita saat ini dari sisi demokrasi terutama terkait dengan adanya beberapa pasal yang perlu dikaji bersama, karena kecenderungan liberalisme dalam kehidupan kita bernegara,” kata Karding saat dihubungi, Rabu, (5/10).

Padahal, lanjut Karding, amandemen yang pertama kali dilakukan pada tahun 1999 itu hanya ditujukan bagi pelaksanaan teknis terhadap isi undang-undang tersebut. “Perubahan sejak 99 itu sudah terlalu signifkaan perubahannya. Waktu itu makna perubahannya, agar beberapa pasal tidak multi tafsir. Yang kedua agar peran-peran yang belum diatur seperti HAM, lembaga-lembaga negara bisa lebih jelas,” lanjut Karding.

Politisi PDIP, Rahmat N Hamka mengatakan bahwa pengembalian ke UUD 45 Asli harus melewati pembahasan mendalam terlebih dahulu. Dia juga mengatakan bahwa tidak mungkin bangsa ini sepenuhnya menggunakan UUD 45 Asli secara utuh lagi. “Wacana kembali ke UUD 45 asli kita batasi dalam semangatnya. Artinya semangatnya ok. Tapi jangan yang UUD 45 yang asli. Seperti masa jabatan presiden mutlak harus diatur,” kata Rahmat saat dihubungi, Rabu, (5/10).   {007}.

Ruang Iklan

Comments

comments