Penentuan Wilayah Tanam Diyakini Cegah Lonjakan Harga Komoditas

Herman Khaeron16

DR E Herman Khaeron (kiri), Eka Sastra (Kanan).

WAKIL Ketua Komisi IV DPR RI, DR E Herman Khaeron mengatakan bahwa penetapan wilayah tanam terhadap komoditas tertentu sangat diperlukan oleh rapublik ini. Penetapan tersebut, diyakini mampu mencegah lonjakan harga komoditas itu sendiri. “Penetapan suatuan wilayah tanam tertentu sampai saat ini belum ada,” kata Herman di DPR RI, Kamis, (9/3).

Dengan adanya penetapan wilayah itu pula, lanjut Herman, Pemerintah sebagai regulator akan mampu menyiapkan pasokan terhadap kebutuhan suatu komoditas pada wilayah yang dimaksud. “Penetapan kawasan ini dapat memastikan berapa supply yang harus disiapkan oleh pemerintah. Ini semestinya menjadi solusi jangka panjang,” lanjut Herman.

Yang terjadi saat ini, sambung Herman, pemenuhan suatu komoditas dilakukan oleh wilayah lainnya, bahkan mempunyai jarak yang sangat jauh. “Jangan pula kemudian Jakarta yang komoditas cabainya sangat berpengaruh disupply dari Sulawesi Utara. Kondisi menjadikan Jakarta sangat tergantung produksi cabai dari Minahasa untuk bisa menyupply cabai di Jakarta,” sambung Herman.

“Mengakibatkan mahal ongkos produksinya karena dikirim pakai pesawat. Ini menjadi wajib kedepannya. Sebaran daerah produksi selama ini tidak merata,” ujar Herman.

Ruang Iklan

Ketidak merataan penyebaran wilayah produk suatu komoditas, kata Herman pula, salah satunya disebabkan pemerintah saat ini tidak fokus. Itu sebabnya, Herman mendesak agar pemerintah segera membentuk Badan Pangan Nasional (BPN) yang sudah diperintahkan undang-undang. “Kita belum ada institusi sebagai bukti hadirnya negara di pasar maupun tingkat petani. Kenapa beras sampai saat ini relatif stabil harganya? Bayangkan beras kalau tidak ada Bulog, saat panen pasti kocar-kacir harganya,” kata Herman.

Anggota Komisi VI DPR RI, Eka Sastra mengatakan bahwa negara harus hadir agar harga komoditas utama yang dibutuhkan masyarakat bisa murah dan mudah diperoleh. “Harus ada intervensi negara untuk mengatur tata niaga tadi, sehingga tidak sepenuhnya diserahkan kepada kekuatan pasar tadi,” kata Eka.

Hanya saja, untuk melakukan tata niaga tadi, ujar Eka, pemerintah harus memiliki data yang sangat akurat. “Celakanya kita tidak punya basis data yang kredibel. Tidak ada basis data yang benar-benar bisa kita gunakan untuk pengelolaan supply dan demand ini,” tegas Eka.   {007}.

Ruang Iklan

Comments

comments