DPR RI Didesak Putuskan Pemilu Menggunakan Mekanisme Perwakilan

Lukman Edy (kiri), Margarito Kamis (kanan).

Lukman Edy (kiri), Margarito Kamis (kanan).

PAKAR Hukum Tata Negara, Margarito Kamis  mengatakan bahwa DPR RI seharusnya memutuskan pelaksanaan pemilu tidak langsung, alias menggunakan mekanisme perwakilan. “DPR harus mau memutuskan pemilu kita ini melewati perwakilan, tidak langsung,” kata Margarito di DPR RI, Rabu, (5/4).

Hal tersebut, lanjut Margarito, didasarkan pada fakta lapangan yang sangat keluar dari harapan terwujudnya bangsa yang sejahtera. Sebab, berbagai kekisruhan yang terjadi di republik ini berpangkal pada kegagalan esensi pemilu langsung. “Demokrasi kita ini demokrasi Pancasila. Tetapi kok demokrasi sekarang ini merendahkan orang sesukanya, memaki orang sesukanya, ini bukan demokrasi Pancasila namanya,” lanjut Margarito.

Dijelaskan Margarito, pemilu langsung yang terjadi pasca reformasi telah membuat republik ini dikuasai oleh para pemilik modal semata. Sedangkan, demokrasi dipilih menjadi sistem pemerintahan dengan tujuan menjadikan rakyat sebagai subjek untuk disejahterakan. “Semakin langsung (pemilihan) ini neraga ini dicengkram oleh kapitalis,” jelas Margarito.

Ruang Iklan

Ketua Pansus RUU Pemilu DPR RI, Lukman Edy mengaku tidak nyaman dengan prilaku pemilih dalam pemilu langsung belakangan ini. “Saya gamang melihat prilaku pemilu, hampir 5 tahun ini tidak ada yang bertanggung jawab memberikan pendidikan politik kepada rakyat. KPU tidak memberikan pendidikan politik, hanya sosialisasi pemilu,” kata Lukman.
“Prediksi saya 2019 ini politik uang, sara akan sangat marak. Scr
kualitas pemilu kita ini itu mengkhwatirkan, scr prosedur meungkin bisa tahapannya,” sambung Lukman.

Dijelaskan Lukman lagi, kompleksitas pemilu langsung, terutama pada tahun 2019 lebih banyak terdapat pada tatanan teknis. “Yang bikin gemeter pemilu serentak ini. pemilu serentak ini secara teknis bikin saya gemeteran. Bukannya dinamika masyarakat, tapi secara teknis kompleksitas pelaksanaan yang mengkhawatirkan kita. Yang tidak serentak menghitung suara umumnya jam 4 subuh baru selesai di setiap TPS. Mungkin rata-rata yang tidak terlalu banyak pemilih umumnya jam 1-2 selesai,” jelas Lukman.

“Sekarang kami paksa, pansus sementara ini sudah sepakati memotong perhitungan dari TPS langsung ke kabupaten, potong rekap di desa dan kecamatan. Kami memotong perhitungan tingkat desa dan kecamatan dalam rangka mendorong KPU menggunakan e-rekap. Begitu selesai TPS direkam C 1, difoto langsung kirim ke kabupaten. Sehingg jam 12 malam sudah selesai, sudah ketahuan siapa pemenangnya,” tegas Lukman.   {007}.

Ruang Iklan

Comments

comments