Terkait Tanah, Negara Harus Tunjukan Keberpihakan Kepada Rakyat

Ahmad Riza Patria2

Ahmad Riza Patria (pegang mik), Ammy Amalia Fatma Surya (kiri).

WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa pemerintah harus segera menunjukan keberpihakan kepada rakyat. “Pemerintah harus segera tunjukan keberpihakan (kepada rakyat),” kata Riza di DPR RI, Selasa, (11/4).

Dijelaskan Riza, hingga saat ini rakyat sering kalah jika bersengketa kepemilikan tanah terhadap para pengusaha. “Fakta membuktikan masyarakat kecil selalu kalah dengan yang lebih kuat, yang berkuasaa, pemodal,” jelas Riza.

“Pak Jokowi harus tunjukan keberpihakan kepada kepentingan rakyat khususnya soal pertanahan ini. Sengketa tanah harus segera diselesaikan. Jangan sampai rakyat dirugikan. Selama ini ganti rugi, harusnya ganti untung. Pengusaha diuntungkan berkali lipat, tapi rakyat dirugikan.  Seperti di rest area jalan tol,” sambung Riza.

Ditegaskan Riza, pemerintah jangan hanya memberikan kesempatan lebih besar kepada pengusaha terkait kepemilikan tanah itu sendiri. “Pengusaha selalu diuntungkan rakyat dirugikan. Jangan sampai pemerintah hanya untungkan pengusaha. Kalau saya pengusaha harus dibatasi kepemilikiannya. Sekarang itu tanahnya dimana-mana,” tegas Riza.

Ruang Iklan

“Diperlukan regulasi yang betul-betul berpihak diikuti dengan penegakkan hukum yang baik. Kalau tidak segera ditata baik, kedepan kita akan alami kehancuran,” ujar Riza.

Anggota Komisi II DPR RI, Ammy Amalia Fatma Surya mengatakan bahwa semangat perlindungan bagi rakyat tersebut terdapat dalam rancangan undang-undang pertanahan yang baru. “RUU pertanahan salah satu yang paling penting, kalau bisa selesai di periode sekarang. Kita sangat perlukan pengaturan ulang tentang tata kelola pertanahan di Indonesia. Banyak aturan yang tumpang tindih,” kata Ammy.

“Dalam ruu pertanahan ini titik beratnya pemberian kepastian hukum terhadap tanah hak adat dan komunal. Juga redistribusi tanah, pertanian dan bukan pertanahan. Ini salah satu upaya kita untuk beri pemerataan dan keadilan kepemilikan lahan di Indonesia. Sehingga penguasaanya didominasi oleh badan hukum yang punya tanah hektaran, perorangan banyak yang masih belum terakomodir,” jelas Ammy.   {007}.

Ruang Iklan

Comments

comments