Bamsoet Harap Semua Legislator Lebih Membuka Diri

Bambang Soesatyo (kemeja putih).

KETUA DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) berharap seluruh anggota lembaga tersebut atau legislator mau membuka diri kepada rakyat republik ini. “Kita ingin DPR ini lebih membuka diri,” kata Bamsoet di kantornya, Senin, (12/2).

Salah satu bentuk perwujudan komitmen lebih membuka diri itu, lanjut Bambsoet adalah dengan dihadirkannya aplikasi pengaduan masyarakat (Dumas). Melalui aplikasi itu dpr ri memberi ruang dan waktu lebih luas kepada masyarkat untuk menyampaikan berbagai hal. Melalui aplikasi itu pula rakyat bisa tahu proses pengaduan yang telah disampaikannya. “Jadi nanti dengan diluncurkannya aplikasi dumas ini seluruh masyarakat bisa mengetahui sejauh mana proses atas pengaduan yang mereka lakukan,” lanjut Bamsoet.

Melalui Aplikasi Dumas itu pula, Bamsoet mengakui, akan mampu mengisi kekosongan yang tidak sempat disentuh oleh masing-masing anggota parlemen saat melakukan kunjungan reses. “Ini juga untuk mengisi ruang2 yg tdk terisi saat anggota reses di lapangan,” kata Bamsoet lagi.

Aplikasi tersebut bisa diakses masyarakat pada alamat: https://pengaduan.dpr.go.id/

Kesempatan terpisah, Bamsoet juga mengatakan bahwa pihaknya terus berusaha memenuhi harapan rakyat agar terbebas dari dugaan koruptif. Salah satunya adalah dengan membuka klinik LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara).

“Pembentukan Klinik e-LHKPN adalah bagian dari komitmen DPR-RI terhadap pemberantasan korupsi, sekaligus bukti adanya sinergi antara DPR dan KPK. Sejak terpilih sebagai Ketua DPR, saya bersama Pimpinan yang lain berharap tidak ada lagi ketegangan antara DPR dan KPK. Justru sebaliknya, kita akan menciptakan iklim yang kondusif dalam pemberantasan korupsi,” kata Bamsoet.

“Dengan Klinik e-LHKPN ini, Pimpinan DPR mengharapkan agar pengisian LHKPN dapat dilakukan secara mudah sehingga dapat membantu para anggota DPR ketika menghadapi kesulitan dalam pengisian laporan harta kekayaannya. Selanjutnya, saya berharap agar pihak Kesekjenan dapat melatih para tenaga ahli atau staf anggota DPR bagaimana memanfaatkan e-LHKPN tersebut. Bahkan jika ada anggota DPR yang memerlukan, pihak kesekjenan harus siap memberikan penjelasan secara khusus,” tegas Bamsoet.   {007}.

Comments

comments