Pemekaran Daerah Dinilai Cenderung Timbulkan Masalah

Siti Zuhro (kiri).

PROFESOR Riset LIPI, R Siti Zuhro mengatakan bahwa pemekaran daerah yang dilakukan pada sejumlah daerah telah berujung pada kecenderungan persoalan. “Hasil pemekaran daerah sejauh ini cenderung menimbulkan masalah,” kata Siti Zuhro di DPR RI, Selasa, (20/2).

Menurut Zuhro, pernyataannya itu didukung dengan data dari Kementerian Keuangan RI. “Hasil evaluasi Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menunjukkan bahwa 87,71% daerah induk belum menyelesaikan penyerahan pembiayaan, personil, peralatan dan dokumen (P3D) kepala daerah otonom baru. 79% daerah otonom baru belum memiliki batas wilayah yang jelas. 89,48% daerah induk belum memberi dukungan dana kepada daerah otonom baru sebagaimana yang disyaratkan dalam UU pembentukan. 84,2% PNS sulit dipisahkan dari daerah induk ke daerah otom baru. 22,8% pengisian jabatan tidak berdasarkan standar kompetensi. Dan 91,23% daerah otonom baru belum memiliki RTRW,” ujar Zuhro.

Tidak hanya itu, Zuhro juga mengatakan bahwa penyelenggaraan daerah otomo baru kurang efektif. “Bahkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di daerah otonom baru kurang efektif, seperti kapasitas management pemerintahan tidak memadai, kualitas SDM aparat pemda dan DPRD. Sarana dan prasarana pemerintahan minim, timbul konflik perbatasan/lokasi ibukota. Pelayanan publik tetap buruk, kesejahteraan masyarakat masyarakat tidak meningkat dan demokrasi lokal tidak membaik,” kata Zuhro lagi.

“Padahal pemekaran daerah dimaksudkan untuk memperpendek rentang kendaliantara pengambil kebijakan dan masyarakat dan untuk menciptakan pemerataan pembangunan. Karena konsentrasi kegiatan dan pertumbuhan pembangunan berada di ibukota Pemda. Artinya upaya untuk bagi-bagi kekuasaan di tingkat lokal semestinya tidak mendominasi alasan pemekaran yang oleh kalangan tertentu disebut sebagai “aspirasi rakyat”,” jelas Zuhro.   {007}.

Comments

comments