Ketua DPR RI Serius Tanggapi Wacana terkait Minyak Sawit Indonesia

Minyak Sawit.

KETUA DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) serius menanggapi wacana pelarangan penggunaan minyak kelapa sawit Indonesia oleh Uni Eropa.

“Terkait dengan wacana Uni Eropa melarang penggunaan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dalam bahan bakar nabati dari Indonesia pada 2021,meminta Komisi VI DPR dan Komisi VII DPR mendorong Kementerian Perdagangan (Kemendag), khususnya Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, untuk berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), guna mengkaji secara mendalam wacana pelarangan ekspor CPO dari Indonesia oleh Parlemen Eropa sebagai badan parlementer dari Uni Eropa,” kata Bamsoet dalam siaran pers yang diterima, Rabu, (2/5).

Tidak hanya itu, Bamsoet juga elemen lain di Parlemen untuk ikut membantu mencarikan jalan keluar terhadap persoalan tersebut.

“Meminta Komisi I DPR dan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI dengan Uni Eropa, secara bersama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, untuk melakukan upaya diplomasi parlemen ke Komite Lingkungan, Kesehatan Publik, dan Keamanan Pangan Parlemen Eropa atau Uni Eropa yang melarang ekspor CPO dari Indonesia, guna membatalkan wacana pelarangan tersebut,” lanjut Bamsoet.

Selain itu, Bamsoet juga meminta Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) bersikap tegas terhadap dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum perusahaan pengolahan kelapa sawit.

“Meminta Komisi IX DPR mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk menindak tegas perusahaan-perusahaan kelapa sawit di Indonesia yang terbukti melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam pemberian upah pekerja, sesuai dengan Pasal 88 ayat (1) dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,” pinta Bamsoet.

Menurut Bamsoet, Kemenerian Pertanian juga harus bertindak tegas terhadap perusahaan yang diduga melanggar hak azasi manusia.

“Meminta Komisi IV DPR mendorong Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) RI, untuk mencabut izin perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terbukti melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam pemberian upah pekerja, sesuai dengan Pasal 88 ayat (1) dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,” tegas Bamsoet.   {007}.

Comments

comments