TPST Bantar Gebang Curi Perhatian Ketua DPR RI

Bambang Soesatyo.

KETUA DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Komisi VII berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar ditemukan solusi terbaik bagi Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi. Penggunaan teknologi diharapkan dapat lebih besar perannya agar pemusnahan sampah dapat lebih efektif.

“Terkait  potensi meningkatnya penimbunan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang serta kondisi sampah yang menggunung dan tidak terolah dengan baik, sehingga Jakarta merupakan salah satu kota darurat sampah (menurut kajian Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi), meminta Komisi VII DPR berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk membahas serta mencari solusi bersama terkait persoalan sampah yang telah mencapai tahap serius tersebut, terutama untuk meningkatkan upaya dalam menggunakan teknologi yang dapat mengurangi sampah dalam jumlah besar,” kata Bamsoet dalam siaran pers yang diterima, Selasa, (22/5).

Pemerintah Daerah (Pemda), lanjut Bamsoet, diharapkan dapat lebih maksimal bersinergi dengan KLHK agar produksi sampah tidak terus meningkat kedepannya. “Meminta Komisi II DPR dan Komisi VII DPR mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk konsisten bekerja sama dengan KLHK dalam mengurangi dan menurunkan produksi sampah baik di darat maupun di laut dengan melalui penanganan yang terintegrasi, baik dari tataran kebijakan hingga pengawasan implementasi kebijakan penanganan sampah plastik,” lanjut Bamsoet.

KLHK juga diminta Bamsoet memperbaiki sarana pengolahan sampah, termasuk alat angkut yang dirasa tidak maksimal fungsinya. “Meminta Komisi VII DPR mendorong KLHK untuk meningkatkan serta memperbaiki fasilitas pengelolaan sampah, seperti disediakannya truk pengangkut sampah serta menetapkan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, dengan prinsip re-use, reduce and recycle (3R), mengingat salah satu kendala dalam penanganan sampah adalah keterbatasan sarana angkutan,” pinta Bamsoet.

Sosialisasi pengurangan produksi sampah, menurut Bamsoet, harus kerap dilakukan oleh KLHK kepada seluruh lapisan masyarakat. “Meminta Komisi II DPR dan Komisi VII DPR mendorong Pemda melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan KLHK untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah serta pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, mengingat masih banyaknya warga yang menimbun sampah di tempat-tempat pembuangan liar, serta memberikan edukasi dan pelatihan kepada petugas kebersihan serta SDM (Sumber Daya Manusia) yang bertugas mengelola sampah, agar sampah-sampah dapat dikelola dengan baik sesuai dengan jenisnya masing-masing,” tegas Bamsoet.   {007}.

Comments

comments