KETUA DPR RI Minta Polri Usut Iklan TKI di Singapura

Bambang Soesatyo.

KETUA DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Polri untuk mengusut penanyangan iklan penjualan tenaga kerja yang diduga berasal dari Indonesia. Dalam pengusutan, Polri diminta melibatkan pihak-pihak terkait lainnya agar diperoleh penyelesaian yang menyeluruh.

“Mendorong Komisi III DPR meminta Kepolisian RI bekerja sama dengan Interpol mengungkap latar belakang pembuatan iklan tersebut dan bersama Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dan Migrant Care untuk menuntut tindakan hukum terhadap pelaku yang telah mengeksploitasi pekerja migran Indonesia,” kata Bamsoet dalam siaran pers yang diterima, Senin, (17/9).

Tidak hanya itu, Bamsoet juga meminta agari Duta Besar Singapura untuk Indonesia memberi penjelasan kehadiran iklan tersebut. Iklan tersebut dinilai Bamsoet menendahkan martabat manusia dan tidak adil.

“Mendorong Pimpinan Komisi I DPR untuk meminta Duta Besar Singapura menjelaskan adanya iklan penyedia pekerja migran Indonesia yang tidak adil dan merendahkan martabat manusia dan bertentangan dengan Pasal 20 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta mendukung sikap Indonesia melakukan protes dengan mengirimkan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Singapura,” lanjut Bamsoet.

Disamping itu, Bamsoet meminta Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) benar-benar selektif dalam memberi izin pengiriman tenaga kerja yang legal.

“Mendorong Komisi IX DPR meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) lebih selektif dalam mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan melalui agen yang memang telah mempunyai izin dari Kemnaker,” pinta Bamsoet.

“Mendorong Komisi IX DPR meminta Kemnaker melalui agen resmi penyaluran TKI untuk memberikan pelatihan kepada TKI yang akan keluar negeri di Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) agar para pekerja mempunyai bekal pengetahuan dalam menerima tawaran bekerja diluar negeri,” pungkas Bamsoet.   {007}.

Comments

comments