Kaji Matang Wacana Penetapan Walkot Menjadi Kepala BP Batam

Bambang Soesatyo.

KETUA DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendesak Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla untuk mengkaji rencana penetapan Walikota Batam untuk dijadikan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP Batam).

“Terkait dengan wacana pemerintah yang akan menetapkan Wali Kota Batam sebagai pejabat ex-officio Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) untuk menghindari tumpang tindih kewenangan di Kota Batam, mendorong Pemerintah untuk mengkaji rencana tersebut dengan matang,” tulis Bamsoet dalam pesan elektronik yang diterima, Rabu, (9/1).

Dijelaskan Bamsoet bahwa seorang kepala daerah tidak diizinkan merangkap jabatan. Hal tersebut diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Mengingat Kepala Daerah tidak bisa merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 76 H Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah dan Pasal 17 A Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” lanjut Bamsoet.

Selain itu Bamsoet juga mendesak pemerintah pusat untuk melakukan kajian mendalam atas ketentuan terkait tupoksi BP Batam itu sendiri. Hal tersebut ditujukan agar tidak terjadi hal-hal negatif dikemudian hari.

“Mendorong Pemerintah untuk mengkaji tugas dan fungsi BP Batam secara mendalam, dan mengkaji peraturan perundangan yang mengatur tugas dan fungsi BP Batam, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemberian wewenang yang berpotensi akan mempersulit pelaku usaha untuk berinvestasi di Kota Batam,” urai Bamsoet.   {007}.

Comments

comments